Sekolah IPM | Bappeda Rencanakan Sekolah IPM

Untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), dalam sektor pendidikan, Bappeda merencanakan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, sehat, produktif dan berdaya saing dengan adanya Sekolah Menengah Pertama (SMP) IPM dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) IPM.

Kepala Bappeda Jabar Deny Juanda Puradimaja mengatakan di Bandung, Selasa (4/12/12), sekolah ini akan diisi para pedagang, buruh, dan siapa saja yang mungkin berhenti bersekolah. Sehingga mereka tetap dapat bekerja sekaligus pendidikan mereka ditingkatkan.

“Dengan begitu IPM kita akan meningkat. Namun, kendalanya saat ini kita belum dapat izin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sudah dibicarakan tetapi belum dapat izin resmi. Untuk dapat izin kita harus punya kurikulum SMP IPM dan SMK IPM. Dengan adanya kurikulum, saat ada ujian penempatan saat mereka masuk, bisa saja mereka tidak masuk kelas 1 karena cocok di kelas 2,” kata Deny.

Sementara itu, dii Jabar tercatat sekitar 1.500 pengusaha besar dan 8,9 juta pengusaha kecil menangah, dan mikro. Persoalan yang ada menurut Deny adalah modal dan jaringan pengusaha kecil ke pengusaha besar. Hal ini pun harus terjawab melalui RPJMD. Pada sisi penciptaan lapangan kerja nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat.

Sementara sektor infrastruktur disampaikan Deny selain irigasi dan telekomunikasi, Bappeda akan fokus soal jalan. Jlan menuju sentra pertanian dan tempat wisata misalnya, menurutnya baik jalan nasional, provinsi, kab/kota, desa harus ada dalam kondisi baik.

Sementara itu, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Pery Soeparman mengatakan meski kegiatan pada 2013 belum dilaksanakan tapi kegiatan 2014 sesuai agenda memang harus direncanakan. Dia berharap, RPJMD dapat tergambarkan dengan jelas. Karena 2014 memang menjadi tahun murni bagi gubernur selanjutnya.

“Kalau nanti gubernur baru punya program sendiri, kita akan sesuaikan. Visi misinya akan disesuaikan dengan RKA (Rencana Kerja Anggaran), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), ada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Yang dipakai adalah visi misi kampanya gubernur. Harus begitu agar tidak menyimpang,” kata Pery. (PR)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s